Pilkades Kesetnana Masalah Berat

halaman8.com//SoE//TTS

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau menyebut masalah dalam Pilkades Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan termaksud kategori masalah berat. Berdasarkan aspirasi dan bukti yang masuk padanya, masalah dalam Pilkades Kesetnana cukup kronis.
Sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, diduga kuat berdasarkan bukti yang ada, panitia membagikan surat undangan bersamaan dengan kartu nama salah satu calon cakades.
Fatalnya lagi, saat melakukan klarifikasi lapangan, hal tersebut bukan dilakukan oleh Panwas, tapi dilakukan oleh panitia. Dalam klarifikasi tersebut, Marcu menduga panitia berusaha mengarahkan warga agar menjawab sesuai yang diinginkan panitia.
“ mana kartu nama calon kades dibagikan saat kampanye tapi sudah tertulis tanggal pencoblosan pada 25 Juli. Padahal, batas terakhir kampanye pada 13 Juni, sedangkan tahapan pemungutan suara sempat diundur dari 17 Juni ke 25 Juli. Dari mana calon bisa tahu kalau tanggal pencoblosan mau diundur ke 25 Juli,” ungkap Marcu dengan nada tanya.

Tumpukan surat undangan pemilih yang tidak sempat mencoblos di pilkades kesetnana

Selain itu pada hari pencoblosan lanjut Marcu, ada 1000 lebih pemilih bersurat undangan yang tidak mencoblos padahal surat undangan sudah sampai ke meja panitia. Di sisi lain, ada 1464 surat suara yang tidak terpakai dalam Pilkades Kesetnana.
Melihat selisih suara antara  calon kades pemenang dan saingannya yang hanya berjarak 300 lebih suara, maka jika dilihat dengan jumlah surat suara yang tidak terpakai dan pemilih bersurat undangan yang tidak mencoblos, maka hasil Pilkades bisa saja berubah jika semua masyarakat yang bersurat undangan menyalurkan hak suaranya.
“ orang bawa surat undangan, tidak dapat kesempatan coblos, tapi yang bawa KTP dapat kesempatan mencoblos. Ini ada apa? Saya yakin kalau saja semua pemilih yang bersurat undangan bisa menyalurkan hak suaranya, maka hasil Pilkades bisa saja berubah,” sebut Marcu.
Dirinya berharap, Bupati TTS, Egusem Tahun bisa secara bijak menyikapi persoalan dalam Pilkades. Yang benar, katakan benar, yang salah, katakan salah, jangan mengorbankan masyarakat hanya untuk kepentingan segelintir orang.
Dirinya juga berharap agar masalah dalam Pilkades tidak perlu sampai ke PTUN. Pasalnya, jika harus ke PTUN, maka masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan.
“ Pemda enak kalau bawa ke PTUN, semua difasilitasi oleh negara. Tapi kalau masyarakat, mereka harus rugi waktu, biaya dan tenaga. Oleh sebab itu, saya berharap Bupati bisa secara bijak menyikapi semua persoalan terkait pilkades. Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan,” imbaunya. (Red)

kunjungi tik tok media halaman8

Komentar