Panitia Angket Direncanakan Akan Jemput Paksa Dokumen Dari Setiap OPD

halaman8.com

Sesuai perjanjian dan kesepakan panitia angket yang telah diberitakan sebelumnya bahwa jadwal yang ditentukan kepada beberapa OPD untuk memasukan dokumen telah berakhir pada hari ini Kamis 12 Mei 2022.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Angket DPRD TTS Dr.Marten Tualaka,SH.M.Si kamis 12 Mei 2022 di ruang DPRD TTS bahwa,jadwal surat kedua yang telah dikeluarkan panitia angket DPRD TTS telah berakhir hari ini,dan besok akan mengeluarkan surat ke 3,oleh karena itu sejumlah OPD yang belum memasukan dokumen panitia angket telah direncanakan untuk berkordinasi dengan APH untuk menjemput paksa sesuai undang-undang yang berlaku.

Untuk diketahui,hingga hari ini dari 17 OPD yang disurati dengan tembusan Gubernur NTT, Kapolres TTS, Dandim 1621 TTS baru 10 OPD saja yang memasukan Dokumen.
“saat ini baru 10 OPD saja yang sudah masukan dokumen sehingga dari panitia angket merasa dinas-dinas tidak proaktif dengan pengumpulan dokumen,sehingga panitia angket direncanakan untuk berkordinasi dengan APH untuk menjemput paksa”, Ujar Marten

Lanjutnya bahwa sebenarnya tidak sulit dalam memasukan dokumen karena dokumen tersebut sudah ada tinggal dikumpulkan saja, bukan harus buat baru lagi.cetusNya

Baca Juga : http://*Berita Terkini Panitia Angket DPRD TTS* https://halaman8.com/2022/05/10/demikianlah-dinamika-angket-dprd-tts-hingga-hari-ini/

Sesuai pemberitaan sebelumnya disampaikan wakil ketua pangket Dr.Uksam B Selan,S.Pi, MA. M.Pd dan sekretaris Pangket Melianus Bana,SH bahwa, karena Panitia angket telah menyurati beberapa OPD dan hingga saat ini baru 2 OPD saja yang memasukan dokumen, keduanya mengatakan bahwa pangket tidak ada alasan untuk mundur, oleh karena itu surat yang dikeluarkan oleh pangket dan apabila tidak ada OPD yang memasukan maka sesuai UU Nomor 17 tahun 20214 tentang MD3 Pasal 383 ayat 3 ( dalam hal pejabat pemerintah kabupaten/Kota, badan hukum, warga masyarakat di kabupaten/Kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD Kabupaten/Kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
selain itu ada juga UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ( Rey N)

kunjungi tik tok media halaman8

Komentar