Kawal Sampai Final,Jangan Memperkosa Komitmen Demi Masyarakat TTS

SoE,TTS,halaman8.com

Usai terbentuknya Tim Pansus Hak Angket DPRD TTS  yang sudah disiapkan matang untuk berjalan, pimpinan DPRD TTS berpesan agar dikawal sampai tuntas dan jangan memperkosa komitmen demi kepentingan masyarakat kabupaten Timor Tengah Selatan.

dikatakan Ketua DPRD TTS Marcu Buana Mba’u,SE saat jumpa pers bersama tim angket yang telah terbentuk selasa, (12 Apri 2022) Marcu dalam kesempatanNya mengatakan bahwa, tim angket yang telah dibentuk akan mulai bekerja, dan tentunya tidak akan memperkosa komitmen yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, tim pansus akan bekerja sesuai alokasi waktu yang ada untuk menyelesaikan kerja tim hak angket. selain itu dikatakan bahwa,tim angket yang telah dibentuk itu bekerja untuk kehormatan lembaga dan juga sebagai bentuk perjuangan dalam mengawal aspirasi masyarakat.ujarnya

sedangkan Wakil ketua DPRD TTS, Yusuf Nikolas Soru,SE dalam kesempatanNya mengatakan,hak angket merupakan bagian ruang dari demokrasi yang diberikan regulasi. oleh karena itu Jika angket berjalan normal sesuai dengan regulasi yang ada, maka hal itu tentu adalah sejarah di Kab TTS.sehingga diriNya berharap tim hak angket bekerja tanpa kepentingan apapun agar esensi hak angket, bisa sampai pada harapan bersama. “Saya yakin bahwa angket akan bekerja sampai final. Karena tujuh fraksi yang ajukan hak angket, telah komitmen bersama untuk pelaksanaan hak angket ini,” tegas Wakil

Diberitakan sebelumnya,usai ditetapkan pada sidang paripurna beberapa hari lalu Tim angket DPRD TTS menggelar Jumpa Pers (JP) di ruang kerja ketua DPRD TTS selasa,( 12 April 2022)

Baca juga :

http://*Tim Pansus Angket DPRD TTS Gelar Jumpa Pers* https://halaman8.com/2022/04/12/usai-ditetapkan-dalam-paripurnatim-angket-dprd-tts-gelar-jp/

ketua Tim Pansus  Angket Dr.Marten Tualaka, SH. M.Si yang telah dipilih oleh 7 Fraksi yakni fraksi NasDem, Hanura, PKP, DPI Perjuangan, Demokrat dan Gerindra dalam JP mengatakan,dalam melaksanakan hak angket tim angket akan mulai dengan pengumpulan dokumen terhadap para OPD pelaksana program strategis pemerintah. Setelah melaksanakan pengumpulan dokumen yang dianggap diperlukan tim hak angket, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dipandang perlu dimintai keterangan,selain itu dalam melaksanakan tugas hak angket, tim angket akan bekerja sama dengan pihak TNI/Polri, sehingga dalam melaksanakan tugas hak angket apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan tugas TNI/Polri, maka tim angket akan meminta TNI/Polri untuk melancarkan tugas dan kerja tim angket.

Dilanjutkan Ketua Angket bahwa, materi hak angket yang disiapkan adalah pembangunan jalan Bonle’u yang sudah menjadi komitmen Pemda dan DPRD TTS yang telah  dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Dikatakan ketua angket bahwa perlu diingat juga materi tersebut  itu hanya untuk  pintu masuk, karena tim angket akan mengkaji dokumen APBD secara menyeluruh, karena dugaan tim angket  bukan hanya anggaran pembangunan jalan Bonleu yang dialihkan, tetapi ada banyak dugaan program yang telah  disepakati bersama melalui pembahasan, namun kemudian dialihkan secara sepihak oleh pemerintah.

Oleh karena itu Ketua angket meminta untuk diberi kesempatan agar tim angket melakukan penyelidikan sehingga  kita semua bisa mengetahui bersama.jelasnya

Dalam melaksanakan hak angket, tim angket akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak yakni Mahkamah Agung (MA), Kemendagri, DPR RI, Pemerintah Provinsi. Selain itu, kami tim angket juga  meminta dukungan seluruh pihak, baik itu publik secara umum, organisasi kemasyarakatan seperti Araksi, Pospera, pihak media massa dan juga seruluruh stake holder untuk membantu tim angket membuka dugaan yang selama ini diduga oleh DPRD TTS.

lanjutNya bahwa Dalam proses kerja tim angket berjalan dan apabila  ada yang berupaya untuk menghambat, maka sesuai UU MD3 Nomor 17 tahun 2014, akan ditahan selama 15 hari di tahanan,cetus  Marthen.

sedangkan Wakil ketua Pansus hak angket,Dr.Uksam Selan,S.Pi,MA saat JP mengatakan,tim pansus angket DPRD TTS menganggap bahwa keputusan pemerintah yang  mengalihkan anggaran pembangunan jalan Bonleu senilai Rp 5 miliar itu merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan berdampak luas.
Karena hilangnya anggaran pembangunan jalan Bonleu, jika masyarakat kembali menutup sumber air Bonleu, maka 4 ribuan masyarakat pelanggan PDAM SoE tidak memperoleh air. Jika demikian, maka masyarakat kota SoE akan sangat dirugikan. “Waktu ditutup pertama kali, Rektor IAKN Kupang harus turun tangan untuk mediasi. Lalu Bupati dan DPRD buat komitmen bersama untuk bangun jalan itu. Tapi setelah ditetapkan anggaran, kok malah dialihkan sepihak oleh Pemda TTS,” ucap Uksam.

ditambahkan Uksam bahwa tim hak angket sudah mulai bekerja, sehingga sesuai komitmen bersama fraksi-fraksi pengusung hak angket, berkomitmen akan dibawah hingga final yakni akan direkomendasikan untuk diputuskan oleh MA. Tim hak angket, akan bekerja selama 60 hari yakni sejak tanggal 7 April hingga 7 Juni. Dari jangka waktu yang ada, tim hak angket merasa waktu cukup untuk melaksanakan tugas-tugas hak angket. “Karena kerja angket tidak turun lapangan, tapi hanya ambil dokumen dan klarifikasi. Maka saya yakin tim hak angket paling bekerja tiga minggu sudah bisa rekomendasi ke MA,” kata Uksam.(Rey)

kunjungi tik tok media halaman8

Komentar