Ganti Plat,Solusi Oknum Yang Mengendarai Mobil Dinas Di TTS Untuk Dapat BBM Bersubsidi

 

halaman8.com | Soe | TTS-

Baru-baru ini pemerintah pusat telah merilis berbagai macam kendaraan  yang dilarang untuk mengisi bahan bakar bersubsidi, namun anehnya di Di TTS ada-ada saja oknum-oknum tertentu yang menciptakan segala macam cara untuk bisa mendapatkan BBM Bersubsidi.

Seperti yang disampaikan salah satu pengawas pertamina di Kota Soe dengan inisial (M) kepada media saat dijumpai pada, hari Rabu,12 Oktober 2022 bahwa, sudah terekam Camera CCTV dari pertamina , ada beberapa oknum-oknum yang mengendarai mobil dinas  yang secara terang-terangan mengganti Plat Nomor polisi ketika memasuki areal pertamina untuk mengisi BBM.
“Dong (mereka) kalau sudah mau masuk pertamina untuk isi Bahan bakar , pas sudah dekat dong (mereka) ganti plat  bahkan ada yang ganti di depan Pertamina dan kita ada rekaman CCTV” ujar M

(M) juga sesalkan perbuatan beberapa oknum yang telah membuat hal seperti itu.menurut M, seharusnya mereka yang lebih memahami bahwa mobil dinas atau mobil pribadi yang CC nya besar tidak diperbolehkan untuk mengisi bahan Bakar bersubsidi, namun demikian mereka sendiri yang membuat contoh yang tidak menyenangkan untuk masyarakat lain.

Kendaraan dinas pemerintah ataupun BUMN seharusnya dilarang untuk mengisi BBM bersubsidi. Selain itu, Pemerintah dan Pertamina juga dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang mengisi Pertalite.

Sebagaimana diketahui, perbedaan harga antara BBM subsidi dengan nonsubsidi yang besar memicu peralihan konsumsi BBM RON 92 nonsubsidi Pertamax ke BBM subsidi Pertalite.

Harga Pertamax sendiri Rp 12.500 per liter per 1 April 2022. Sedangkan harga Pertalite tetap Rp 7.650 per liter dan statusnya berubah jadi BBM Penugasan. Konsumsi Pertama di Pertamina sebelum naik harganya sebesar 14 persen, sedangkan Pertalite 7 persen.

Dilansir dari berbagai sumber, halaman8.com mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait pembatasan BBM jenis Pertalite.

1. Mobil mewah dilarang konsumsi Pertalite
Berdasarkan penjelasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sejumlah mobil mewah dilarang membeli BBM berjenis RON 90 atau Pertalite.

2. Berdasarkan besarnya CC

Dalam menentukan kriteria mobil mewah, nantinya pemerintah akan merujuk pada besarnya CC mobil. Keputusan tersebut diakui telah melalui proses panjang. Namun alasan utama dari penggunaan kriteria tersebut adalah karena mobil dengan CC besar tidak dirancang untuk konsumsi Pertalite berdasarkan spesifikasi mesinnya. Selain itu, mobil degan CC besar juga membutuhkan konsumsi BBM yang besar pula.

3. Kendaraan TNI-Polri juga dilarang
Dalam peraturan tersebut nantinya kendaraan yang tidak boleh mengonsumsi BBM Pertalite tidak hanya yang berdasarkan CC besar atau kendaraan mewah. Aturan ini juga diterapkan kepada kendaraan dinas milik TNI, Polri dan kendaraan milik BUMN. BPH Migas akan bekerja sama dengan kepolisian demi melakukan pengawasan terkait peraturan ini.

4. Infrastruktur digital
Selain bekerja sama dengan Polri, BPH Migas juga akan memanfaatkan infrastruktur digital untuk mengawasi penerapan kebijakan ini. Nantinya, akan ada aplikasi dengan data terintegrasi. Aplikasi yang digunakan adalah MyPertamina. Pengendara diharuskan memiliki MyPertamina dalam melakukan transaksi terkait BBM.

5. Larangan solar subsidi
BPH Migas juga menambahkan bahwa nantinya kendaraan mewah tidak hanya dilarang mengonsumsi BBM jenis Pertalite tetapi juga BBM berjenis solar subsidi. Pengaturan ini akan diawasi melalui penggunaan aplikasi MyPertamina. Masyarakat yang berhak membeli Pertalite dan Solar nantinya harus registrasi terlebih dahulu.

Berikut Data Kendaraan yang tidak berhak mendapatkan BBM Bersubsidi dari Pertamina

Kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau barang milik perusahaan dengan pelat nomor hitam dengan tulisan putih
Kendaraan bermotor angkutan barang untuk pengangkutan hasil perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari enam
Seluruh kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan bewarna merah, TNI, Polri, dan transportasi air milik pemerintah, kecuali untuk pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, pengangkut sampah, dan seterusnya.
Kendaraan industri hasil pengolahan perkebunan, pertambangan, perhutanan, seperti mobil tangki CPO, angkutan kayu, hutan tanaman keras.

Isi pamflet tersebut membeberkan daftar mobil di atas 1.400 cc yang dilarang isi pertalite.

Daftar itu mencakup Toyota Avanza, kecuali varian mesin 1.300 cc, Veloz, Voxy, Alphard, Velifire, Innova, Sienta, Vios, AItis, Rush, C-HR, Corolla Cross, Fortuner, Land Cruiser, Yaris Nissan X-Trail, Livina, Serena.

Merek lainnya, Daihatsu Xenia, Terios, Luxio, Gran Max pikap dan minibus. Kemudian Suzuki Ertiga, Baleno, XL7, SX-4 S-Cross, APV.

Sementara lainnya ialah Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross, Pajero Sport, Outlander Phev, Triton, L300, Honda Mobilio, BR-V, HR-V, CR-V, Civic, Civic Type R, City, Accord

Mazda 2 Sedan, 2 Hatchback, 3, CX-3, CX-30, CX-5, CX-8, CX-9, 6 sedan, 6 estate, MX-5

Tak ketinggalan merek Wuling Almaz, Cortez, Confero, Hyundai Stargazer, Staria, Creta, Palisade, Santa Fe, Isuzu D-Max, Mu-X, Traga, Etf, Giga

BMW Seri 2, Seri 3, Seri 4, Seri 5, Seri 5 Touring, Seri 7, Seri 8, X1, X3, X4, X5, X6, XI, Z4, M3, M4, X3M, X4M.(Ardi)
Editor : Redaksi

kunjungi tik tok media halaman8

Komentar