Dinilai Membangkang Terhadap Hukum,Penyidik Segera Layangkan Panggilan Ke Tiga Kepada Bupati TTS

Foto Istimewa

HALAMAN8.COM | SOE | TTS-
Penydik Polres TTS, dalam pekan ini akan melayangkan surat panggilan untuk Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik DPRD (Poi oke).

Untuk diketahui Kasus itu telah dilaporkan oleh ketua DPRD, TTS Marcu Buana Mbau di Polres TTS, pada tanggal 9 Maret 2022, namun hingga kini Bupati belum diperiksa sebagai terlapor.

Seperti pada berita-berita sebelumnya, Polres TTS sudah dua kali melayangkan surat panggilan, namun Bupati TTS sendiri tidak menghadiri panggilan penyidik Polres TTS tersebut.
Sehingga saat ini penyidik Polres TTS sudah berencana untuk dalam pekan ini penyidik Polres TTS akan kembali melayangkan surat panggilan yang ke tiga kalinya. “Saya sudah minta anggota untuk cek Pak Bupati apa sudah di SoE atau belum, kalau sudah ada di SoE kita kirim panggilan dalam minggu ini,” papar Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Helmi Wildan saat dijumpai wartawan di Polres TTS, Senin (3/10).

Helmi ketika ditanya wartawan jika panggilan ke tiga tetap tidak diindahkan oleh Bupati TTS, ia mengatakan jika Bupati TTS tidak hadiri undangan penyidik maka pihaknya akan tetap memanggil Bupati TTS, untuk memberikan keterangan terhadap kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang dilaporkan oleh ketua DPRD Kab TTS itu. “Kalau tidak datang, kita akan panggil lagi,” Jelasnya

https://nasional.tempo.co/read/1552033/bagaimana-prosedur-penjemputan-paksa-menurut-kuhap. Dalam KUHAP sendiri, khususnya pada Pasal 112 ayat 2 mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi: “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali dapat dilakukan upaya jemput secara paksa.

Baca Berita Sebelumnya : https://halaman8.com/2022/09/29/terkait-kasus-poi-okepenyidik-segera-layangkan-panggilan-ke-3/

Melihat hal itu,ketua Araksi NTT, Alfret Baun angkat bicara. Dalam pernyataan Alfred seperti yang dihimpun media ini Alfred mengatakan,Bupati sebagai orang mengerti, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jika Bupati TTS, tidak mengindahkan panggilan penyidik, maka bentuk pembengkangan terhadap hukum. Untuk itu, penyidik sebagai pelaku undang-undang, harusnya juga bersikap tegas dan adil dalam melaksanakan aturan. Jika penyidik memanggil terperiksa dan tidak mengindahkan panggilan, maka harus dilakukan upaya paksa. Karena di Indonesia, semua orang sama di mata hukum. “Bupati tidak hadiri panggilan penyidik, itu bentuk pembangkangan terhadap hukum. Jadi saya minta polisi untuk tegas menegakan hukum, supaya tidak terkesan tebang pilih. Karena di mata hukum semua orang sama,” tegas Alfret.

Persoalan Bupati TTS menyebut DPRD poi oke (bohong semua) pada pembagian alsintan di Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab TTS, yang kemudian dilaporkan oleh pimpinan DPRD TTS, Marcu Mbau sebagai representasi dari DPRD TTS, menjadi perhatian publik, karena persoalan tersebut melibatkan pimpinan tertinggi di daerah, sehingga penegak hukum-pun, harus menyelesaikan persoalan tersebut secara profesional, agar tidak muncul persepsi tebang pilih oleh aparat penegak hukum (APH) di Kab TTS dalam melaksanakan undang-undang. “Bagaimana masyarakat kecil mau percaya dengan APH, kalau penanganan kasus tidak adil seperti ini. Kalau caranya seperti ini, maka akan muncul persepsi, kalau kasus yang melibatkan masyarakat kecil, penanganannya nanti cepat, tapi kalau pejabat nanti ulur-ulur sampai hilang. Ini contoh yang sangat tidak bagus. Jadi saya minta Polres TTS, serius tangani ini masalah sampai tuntas, karena kasus itu sudah tujuh bulan di tangan polisi, tapi tidak tuntas-tuntas. Padahal saksi sudah diperiksa semua,” pugkas Alfret.(TIM)

kunjungi tik tok media halaman8

Komentar